Kasus Covid-19 Melonjak, Kota Cirebon Kembali Tarik “Rem Darurat”

RAKYATCIREBON.ID - Melonjaknya kasus Covid-19 di hampir semua daerah di Indonesia, khususnya wilayah III Cirebon, membuat pemerintah daerah ketar-ketir. Bakal banyak program  yang harusnya bisa dilaksanakan, tertunda lagi. Karena kemungkinan besar akan ada refocusing, geser-geser anggaran. Apalagi, berdasarkan arahan pusat dan Pemprov Jabar, Kota Cirebon harus menarik rem darurat. Kewaspadaan tingkat tinggi!

Kondisipenyebaran Covid-19 di Kota Cirebon belakangan ini, membuat Satgas mengerutkan dahi. Pasalnya, perkembangan yang terjadi menyebabkan pemkot harus menambah amunisi untuk penanganannya.

\"Soal anggaran, kemungkinan ada penyesuaian lagi. Untuk isolasi dan testing saja hampir butuh 7 miliar,\" ungkap Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi kepada Rakyat Cirebon..

Angka Rp7 miliar tersebut, lanjut Agus, masih belum menjadi angka keseluruhan dari anggaran yang masih dibutuhkan. Setidaknya, untuk penanganan Covid-19 masih dibutuhkan anggaran tambahan sebesar Rp12 miliar. Termasuk untuk insentif tenaga kesehatan, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat hingga anggaran untuk pemakaman Covid-19.

Beberapa list kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti untuk memperpanjang sewa Hotel Onos untuk fasilitas isolasi mandiri. Yang seharusnya, sewa Hotel Onos habis bulan Juni ini, namun karena kondisi perkembangan kasusnya mengkhawatirkan, maka mau tidak mau Pemkot memperpanjang masa sewa untuk tiga bulan ke depan, sampai September.

\"Di Onos diperpanjang, harusnya Juni habis, nanti ditambah tiga bulan. Kita juga ada satu perangkat GeNose Test,\" jelasnya.

Mengingat kebutuhan anggaran tersebut mendesak, maka penyesuaian anggaran harus dilakukan bulan ini. Beberapa program yang dianggap masih bisa ditunda, anggarannya akan dialihkan dulu untuk menutupi kebutuhan penanganan Covid-19.

\"Penyesuaian harus bulan ini, kita geser-geser dari yang ada. Seperti untuk penyertaan modal kita tahan dulu. Jadi, ada beberapa yang kita tunda, nanti tim anggaran yang menentukan itu,\" ucapnya.

Sebelumnya, di awal tahun 2021, Pemkot sudah dua kali melakukan penyesuaian anggaran untuk penanganan Covid-19. Bahkan akibat dua jilid penyesuaian anggaran tersebut, beberapa SKPD terpaksa menunda progamnya.

Hal tersebut juga menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran, karena program-program baru berjalan sekitar bulan Maret. Dari data terakhir yang diperoleh Rakyat Cirebon, sampai bulan Mei lalu, realisasi anggaran baru mencapai angka 25,78 persen.

\"Iya sampai akhir semester pertama ini kita hitungannya masih minim. Realisasi anggaran sampai 31 Mei, baru 25,78. Harusnya 5 bulan ada di 40 persen,\" kata Agus.

PPKM MIKRO

Sementara itu, Agus yang juga menjabat ketuaHarian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Cirebon membeberkan, hasil rapat secara virtual dengan Satgas di tingkat pusat, menyimpulkan bahwa peningkatan kasus Covid-19 sangat signifikan hampir di semua daerah. Oleh karena itu, diperlukan penambahan kapasitas tempat tidur (Bad Occupancy Rate).

Selain itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menerbitkan instruksi Mendagri (Inmendagri) nomor 13 tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro yang harus ditindaklanjuti daerah, dengan kembali menerapkan PPKM Mikro di tingkat Desa atau Kelurahan.

Sumber: