Kader PDIP Sampaikan Unek-unek kepada Hasto, Minta PDIP Jangan Salah Rekom
Sabtu 16-09-2017,04:00 WIB
CIREBON - Pesta demokrasi lima tahunan yang akan dilaksanakan pada Juni 2018 mendatang harus menghasilkan pemimpin yang terbaik.
|
Kader PDIP Kabupaten Cirebon akui dosa saat usung Jago Jadi. Foto: Ari/Rakyat Cirebon |
Menurut Ketua Rabithah Ma\'had Islami (RMI) Cirebon, KH Badrudin Hambali, Cirebon membutuhkan bupati baru yang humanis, nasionalis plus religius.
Artinya sosok pemimpin yang tidak hanya cinta tanah air dan paham akan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan, tapi juga peduli pada kalangan santri dan para ulama.
\"Pemimpin harus memiliki sifat jujur dan amanah. Bukan sosok yang menghianati janjinya sendiri sebelum terpilih,\" kata Kang Bad panggilan akrab Badrudin.
Badrudin menegaskan, melihat kondisi Kabupaten Cirebon saat ini, dibutuhkan sosok pemimpin baru. Untuk itu, baginya, bila PDI-P berhasrat jagoannya terpilih kembali, ia harus menyodorkan nama-nama baru yang sesuai harapan warga Cirebon.
Bukan lagi figur lama yang memang banyak merugikan warga Cirebon dan partainya sendiri. \"Banyak hal yang mendasari perlunya peminpin baru. Bisa dilihat saja tiga tahun ini apa yang menonjol dari pemimpin saat ini,\" jelasnya.
Hal senada diungkap oleh KH Taufiqurrahman, Gedongan. Dikatakan, sosok pemimpin kedepan harus yang disukai semua golongan. Serta yang mampu mengemban amanah dan pro terhadap masyarakat.
\"Semua bisa menilai sendiri seperti apa sekarang. Saya akan setuju dan sepakat bila bupati Cirebon itu punya karakter yang eman dengan warganya, kemudian hubbul wathan (cinta Tanah Air) dan amanah,\" terangnya.
Meski demikian dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Cirebob butuh sosok pemimpin yang lebih baik.
\"Sudah saatnya diganti. Disadari atau tidak perubahan itu bergantung dengan keputusan partai penguasa dalam hal ini PDI Perjuangan. Harusnya partai pemenang itu bisa menghitung dan menakar sosok yang tepat untuk diusung. Karena dari kalangan pesantren, tentu kami ingin sosok pemimpin yang ditunjuk PDIP adalah yang dekat dengan kalangan santri dan ulama,\" tegasnya.
Ditambahkan, oleh karena itu demi kepentingan masyarakat Kabupaten Cirebon partai pemenang juga yang lainnya harus bisa menentukan calon yang tepat. Yang bisa membenahi semua persoalan Kabupaten Cirebon saat ini.
Lima orang mantan saksi sengketa Pilkada 2014 di 88MK tim pasangan Jago Jadi (Sunjaya-Tasiya Soemadi) meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Cirebon atas dosa-dosa yang dilakukan bakal calon petahana.
\"Kami minta maaf kepada warga Cirebon, karena kami ikut menanggung dosa yang dilakukan bupati sekarang,\" tutur Ketua PAC Plered, Kapa Sukanta yang juga mantan tim inti Jago Jadi, Jumat (15/9).
Sukanta bersama empat orang lain, merasa kecewa terhadap petahana. Pasalnya selama tiga tahun duduk di kursi E1 tidak banyak yang bisa dikerjakan. Berbagai persoalan justru muncul, seperti kisruh tidak adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, pembangunan jalan yang terabaikan.
\"Kami yang mewakili temen-temen lain yang berjuang bersama-sama dulu. Meminta maaf karena kami bagian dari dosa bupati. Kami sadar konsekuensi mendukung seseorang adalah dilupakan,\" paparnya.
Sementara itu mantan Ketua PAC Sumber, Tawa Sujana menambahkan, jika petahana direkomendasi PDIP, pihaknya memastikan akan melakukan gerakan. Sekalipun akan berhadapan dengan partai, itu akan dilalukannya.
\"Intinya jangan Sunjaya yang direkom. Kalau Sunjaya kami pastikan akan ada gerakan. Seberapa hebat gerakan kami? Kita liat saja nanti,\" jelasnya.
Lebih lanjut disampaikan kader banteng moncong putih itu, bupati telah gagal memimpin. Bisa dicek pembangunan yang dilakukan pemerintah selama tiga tahun ini, apakah ada kemajuan atau tidak.
\"Banyak isu miring selama kepemimpinan Sunjaya. Entah itu benar atau tidak, tapi dengan muncul di media itu cukup membenarkan bahwa ya terjadi,\" sambungnya.
Hal senada disampaikan pengurus DPC PDI Perjuangan, Yayat Hidayat. Menurutnya, banyak visi misi bupati yang tidak terealisasi. Salah satunya Kartu Cirebon Sehat. Sampai saat ini tidak terealisasi, kemudian banyak program lainnya yang juga nihil.
\"Beda jauh dengan kepemimpinan sebelumnya. Pemimpin sekarang tidak bisa komunikasi dengan kader PDIP, jangankan dengan kami, dengan masyarakat dan birokrat juga susah,\" jelasnya.
Penolakan itu akan dilontarkan langsung ke Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto saat kunjungan ke Cirebon.
Ditemui secara terpisah, Ketua DPC PDIP, Mustofa SH mengatakan, jika ada persoalan internal lebih baik disampaikan langsung ke DPC. Bukan dipublish di luar.
\"Kalau ada hal yang ingin disampaikan dengan tujuan perbaikan, lebih baik ke DPC langsung. Supaya kita juga menyampaikan ke strukur yang lebih tinggi,\" paparnya singkat. (ari)
Sumber: