Buka Pintu Lebar bagi Birokrat, Selektif Beri Rekomendasi untuk Cabup
Rabu 25-01-2017,08:00 WIB
Langkah PDIP Kabupaten Cirebon Bidik Kemenangan di Pilkada 2018
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki daya pikat kuat bagi tokoh politik, khususnya yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Selain politikus, tak jarang, kalangan birokrat dan aparat penegak hukum menggunakan PDIP sebagai kendaraan.
Setelah sekian lama tertutup, akhirnya DPC PDIP Kabupaten Cirebon membuka suara mengenai isu jika tokoh-tokoh non politisi yang sudah coba merapat.
Bahkan melalui ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon, H Mustofa SH, PDIP sudah membuka ruang komunikasi dengan kalangan birokrat dan penegak hukum yang tertarik ingin maju di pilkada 2018 mendatang.
“Memang ada kalangan birokrat dan ada juga dari aparat penegak hukum. Kalau identitasnya, saya tidak bisa bocorkan tetapi intinya sudah ada yang merapat,” ujar Mustofa kepada sejumlah awak media, kemarin.
Dijelaskannya, PDIP sebagai partai nasionalis, tidak akan menutup pintu bagi pihak luar yang ingin masuk kedalam partainya.
Hanya saja, Mustofa menegaskan, ada beberapa dasar yang perlu dimiliki oleh seseorang untuk diterima oleh PDIP.
“Tentunya nilai dan marwah partai harus dikuasai serta di implementasikan dalam kehidupan. Selama seseorang itu bisa menjaga sikap itu, saya kira kita tidak akan sungkan-sungkan untuk menerimanya,” tegas pria yang juga merupakan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon ini.
Menurut Mustofa, berdasarkan arahan ketua umum PDIP beberapa waktu lalu, partai berlambang banteng moncong putih di dalam lingkaran itu, harus lebih selektif dalam memilih maupun merekomendasi calon yang akan diajukan dalam pilkada.
Pasalnya, Mustofa menyebutkan banyak kasus menjerat kepala daerah dari PDIP yang tentunya mencoreng nama baik partai.
“Makanya, Ibu Ketum kemarin dalam arahannya meminta kita untuk selektif. Intinya, jangan asal ambil orang apabila nantinya saat terpilih tidak bisa menjaga nama baik partai dan terlebih lagi tidak bisa mengamankan norma partai dalam setiap kebijakan yang diambil,” terang Mustofa.
Mustofa menyebutkan, PDIP sebetulnya tidak akan ada masalah dalam pilkada 2018 mendatang karena PDIP sudah memenuhi kuota untuk bisa mencalonkan satu paket.
Hanya saja, Mustofa sendiri mengakui, ada langkah yang lebih strategis apabila ingin kemenangan mutlak.
Lebih jauh, dijelaskan Mustofa, dalam rekomendasi yang diberikan kepada DPD dan DPP nantinya, tidak menutup kemungkinan ada dari unsur eksternal. Artinya, Mustofa sendiri membenarkan jika koalisi bisa saja dilakukan.
“Kita akan melihat terlebih dahulu konstelasi politik seperti apa. Kalau memang lebih menguntungkan memasangkan tokoh internal dan eksternal, kita tidak akan menutup diri. Intinya, kita terbuka dan dalam penjaringan juga akan sangat terbuka kepada siapa saja,” ungkapnya. (yog)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki daya pikat kuat bagi tokoh politik, khususnya yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Selain politikus, tak jarang, kalangan birokrat dan aparat penegak hukum menggunakan PDIP sebagai kendaraan.
![\"Ketua](\"https://www.rakyatcirebon.id/wp-content/uploads/2017/01/mustofa-1.jpg\" "\\"Ketua") |
| Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon Mustofa. Foto: Yoga/Rakyat Cirebon |
Setelah sekian lama tertutup, akhirnya DPC PDIP Kabupaten Cirebon membuka suara mengenai isu jika tokoh-tokoh non politisi yang sudah coba merapat.
Bahkan melalui ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon, H Mustofa SH, PDIP sudah membuka ruang komunikasi dengan kalangan birokrat dan penegak hukum yang tertarik ingin maju di pilkada 2018 mendatang.
“Memang ada kalangan birokrat dan ada juga dari aparat penegak hukum. Kalau identitasnya, saya tidak bisa bocorkan tetapi intinya sudah ada yang merapat,” ujar Mustofa kepada sejumlah awak media, kemarin.
Dijelaskannya, PDIP sebagai partai nasionalis, tidak akan menutup pintu bagi pihak luar yang ingin masuk kedalam partainya.
Hanya saja, Mustofa menegaskan, ada beberapa dasar yang perlu dimiliki oleh seseorang untuk diterima oleh PDIP.
“Tentunya nilai dan marwah partai harus dikuasai serta di implementasikan dalam kehidupan. Selama seseorang itu bisa menjaga sikap itu, saya kira kita tidak akan sungkan-sungkan untuk menerimanya,” tegas pria yang juga merupakan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon ini.
Menurut Mustofa, berdasarkan arahan ketua umum PDIP beberapa waktu lalu, partai berlambang banteng moncong putih di dalam lingkaran itu, harus lebih selektif dalam memilih maupun merekomendasi calon yang akan diajukan dalam pilkada.
Pasalnya, Mustofa menyebutkan banyak kasus menjerat kepala daerah dari PDIP yang tentunya mencoreng nama baik partai.
“Makanya, Ibu Ketum kemarin dalam arahannya meminta kita untuk selektif. Intinya, jangan asal ambil orang apabila nantinya saat terpilih tidak bisa menjaga nama baik partai dan terlebih lagi tidak bisa mengamankan norma partai dalam setiap kebijakan yang diambil,” terang Mustofa.
Mustofa menyebutkan, PDIP sebetulnya tidak akan ada masalah dalam pilkada 2018 mendatang karena PDIP sudah memenuhi kuota untuk bisa mencalonkan satu paket.
Hanya saja, Mustofa sendiri mengakui, ada langkah yang lebih strategis apabila ingin kemenangan mutlak.
Lebih jauh, dijelaskan Mustofa, dalam rekomendasi yang diberikan kepada DPD dan DPP nantinya, tidak menutup kemungkinan ada dari unsur eksternal. Artinya, Mustofa sendiri membenarkan jika koalisi bisa saja dilakukan.
“Kita akan melihat terlebih dahulu konstelasi politik seperti apa. Kalau memang lebih menguntungkan memasangkan tokoh internal dan eksternal, kita tidak akan menutup diri. Intinya, kita terbuka dan dalam penjaringan juga akan sangat terbuka kepada siapa saja,” ungkapnya. (yog)
Sumber:
- Share:
