Ada Faktor Kelelahan, DPRD Rekomendasikan Maksimal per SPPG 2000 Porsi

CIREBON - DPRD Kota Cirebon, melalui Komisi III mengevaluasi pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Kamis (06/11) kemarin, Komisi III mengundang Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Cirebon bersama semua perangkat daerah terkait, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan hingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH). 

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD, Fitrah Malik. 

BACA JUGA:Status Siaga, Kecamatan Lemahwungkuk Masih Terancam Banjir Hingga Rob

Koorwil BGN Kota Cirebon, Ashar Saputra menerangkan, untuk perkembangan program MBG di Kota Cirebon, diawal tahun sempet dicap lambat, karena sampai pertengahan, hanya baru dua dapur yang running. 

Namun sampai saat ini, sampai November awal, Ashar menyebutkan sudah ada 20 SPPG yang running, dari jumlah kebutuhan sebanyak 35 SPPG. 

"Dari awal tahun 2025 kita aempat dicap lambat, karena hanya dua sampai Juni. Sampai saat ini 20 SPPG sudah operasi mewakili di 5 Kecamatan. 15 dapur sedang berproses," ungkap Ashar.

BACA JUGA:Augmented Reality (AR) di OS Mobile: Membaurkan Dunia Nyata dan Digital

Untuk data per kecamatan, lanjut Ashar, untuk Kecamatan Kejaksan, dari kuota enam dapur yang ada, dua diantaranya sudah running dan melayani 6.694 siswa. 

"Di Kejaksan belum melayani posyandu," sebut Ashar. 

Untuk Kecamatan Kesambi, dari kuota 11 dapur, baru tujuh yang sudah running dan melayani 24.236 siswa serta 2.063 posyandu, sementara 4 dapur masih berproses. 

BACA JUGA:Warga Desa Cipanas Pertanyakan Transparansi Dana Desa, Pemerintah Siap Buka-Bukaan

Di Kecamatan Harjamukti, dari kuota yang sama dengan Kesambi, yakni 11 dapur, baru enam dapur yang running dengan melayani 20.646 siswa serta 714 posyandu, dan 5 dapur masih dalam proses. 

Di Kecamatan Lemahwungkuk, dari kuota 5 dapur, baru emat yang sudah jalan dan melayani 11.233 siswa dan 253 posyandu. Satu dapur masih berproses. 

Sumber: