Heru Subagia Kritik Larangan Bupati Cirebon soal Bendera One Piece: Silakan Razia di Tempat Saya

CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID - Bendera One Piece--selain Merah Putih sempat dilarang dikibarkan oleh Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg. Hal itu sontak menuai respons dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari mantan Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon, Heru Subagia.

Ia menyayangkan sikap Bupati Cirebon yang melarang pengibaran bendera One Piece. Pernyataan tersebut dinilai tidak tepat sasaran. Heru menganggap kebijakan itu sebagai langkah tidak produktif.

Menurutnya, fenomena pengibaran bendera bajak laut dari serial anime One Piece yang saat ini viral di media sosial tidak semestinya dibesar-besarkan di tingkat daerah. Apalagi sampai mengeluarkan larangan khusus.

"Pak Imron bisa razia bendera One Piece di tempat saya. Monggo saya undang," ujarnya dengan nada sindiran, Senin (11/8).

Heru menilai, pengibaran bendera One Piece dalam konteks saat ini lebih sebagai bentuk ekspresi budaya pop. Tidak berindikasi pada gerakan melawan negara. Ia bahkan menyebut bahwa Presiden RI pun tidak mempermasalahkan selama tidak melanggar hukum yang berlaku.

"Simbol-simbol semacam ini bahkan kerap dijadikan media kritik atau bentuk ekspresi masyarakat terhadap situasi sosial," tambahnya.

Ia pun mengingatkan Bupati Imron agar lebih fokus menjalankan janji-janji politiknya. Terutama menyelesaikan persoalan-persoalan riil masyarakat seperti infrastruktur jalan yang menjadi sorotan dalam berbagai aksi demonstrasi warga.

BACA JUGA:Tok! DPRD Kabupaten Cirebon Sahkan Raperda Pengarusutamaan Gender

Sebelumnya, Bupati Imron mengeluarkan imbauan kepada seluruh masyarakat Cirebon untuk hanya mengibarkan Bendera Merah Putih selama perayaan Hari Kemerdekaan. Ia menegaskan larangan pengibaran bendera lain, termasuk bendera One Piece yang tengah tren.

Itu semata sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan bangsa. “Selain Merah Putih, jangan dikibarkan. Apalagi yang sedang viral seperti Bendera One Piece. Ini soal menghargai perjuangan para pahlawan,” kata Imron.

Imron juga mengajak warga merayakan Hari Kemerdekaan dengan kegiatan positif dan sarat nilai nasionalisme. Ia menekankan pentingnya menjaga makna historis dari momentum kemerdekaan, bukan sekadar mengikuti tren media sosial.

Namun, larangan ini justru membawa nama Imron terseret dalam perdebatan publik yang lebih luas. Heru menyebut, dengan pernyataan tersebut, Bupati secara tidak langsung telah melibatkan dirinya dalam pusaran isu nasional yang sensitif.

“Ini hanya akan membuka ruang kritik lebih besar. Sebaiknya energi difokuskan untuk hal-hal yang lebih prioritas,” pungkas Heru. (zen)

Sumber: