Umar Stanis Klau Beri Dua Poin Kritik untuk Dapur MBG

CIREBON - Untuk memastikan dapur dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berjalan sesuai dengan SOP yang ada, dan menjadi bentuk antisipasi dari banyaknya insiden keracunan di berbagai daerah, Komisi III DPRD Kota Cirebon sudah turun mengecek kondisi dapur MBG. 

Salah satu dapur MBG yang dicek, adalah SPPG Yayasan Miftahul Ulum di Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi. 

Usai pengecekan, nggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Umar Stanis Klau memberikan dua poin kritik terhadap program MBG, setelah melihat langsung proses kerja dapur dari hulu sampai hilirnya. 

BACA JUGA:Kemenag Apresiasi Ponpes KHAS Kempek: Cetak Generasi Unggul

"Kita sudah lihat alurnya, kritik saya dua poin mas," ungkap Umar kepada Rakyat Cirebon.

Pertama, disebutkan Umar, berkaitan dengan SOP, mulai dari proses memasak sampai penyajian waktunya terlalu panjang, sehingga menurutnya, ada sebuah celah dalam durasi yang bisa merubah kondisi sajian. 

"Menurut saya ada celah dari sisi durasi, estimasi waktunya terlalu panjang, masak mulai jam 10 malam, kalau berdasarkan praktek di lapangan, penyajian di jam 10, ada waktu 12 jam. Kalau tidak ditangani, khawatir kejadian keracunan Seperti daerah lain, celah itu harus dievaluasi," ungkap Umar. 

BACA JUGA:Disidak Dewan, Pasar Tradisional Semakin Mengkhawatirkan

Kemudian, poin kritik kedua, adalah berkaitan dengan kuota setiap SPPG, dimana rata-rata kuota ada di angka 3500 sampai 4000 porsi yang harus disiapkan dalam sehari. 

Umar menilai, jumlah tersebut melebihi batas kemampuan kewajaran satu dapur, dimana dalam satu malam harus menyiapkan 4000 porsi. 

"Apakah tidak lebih baik dibatasi, misal 2000 atau 2500. Itupun untuk SPPG jangan langsung dibebankan segitu, bertahap, yang baru buka 1000 dulu misal, karena untuk membiasakan diri. Itu juga harus dievaluasi, jangan sampai MBG ini berorientasi bisnis sehingga anak-anak menjadi korban. Saya melihat dua itu harus dievaluasi," jelas Umar. 

BACA JUGA:DPRD dan Pemkab Cirebon Dukung Restorative Justice untuk Kasus Penjarahan

Hal ini, kata Umar, juga melihat kemampuan dapur dan SDM yang ada. Setiap SPPG memiliki rata-rata 47 relawan, yang harus menyiapkan porsi makanan yang sangat banyak. 

"Ini saya lihat beban kerjanya gak wajar, khawatir lama-lama menjerit juga mereka, dengan insentif yang ada," ujar Umar. 

Sumber: