Sempat Tuai Keluhan, Komisi III Tinjau SPPG Rajawali

CIREBON - Setelah beberapa waktu lalu turun ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Miftahul Ulum untuk melihat sistem kerja dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), Selasa (07/10), Komisi III DPRD Kota Cirebon kembali turun melakukan monitoring ke SPPG yang berada di Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti. 

SPPG ini sempat menuai protes dari warga sekitar, sehingga Komisi III ingin memastikan sejauh mana pihak dapur melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang sempat dikeluhkan.

Pa monitoring kemarin, Komisi III turun bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, karena dua perangkat daerah tersebut berkaitan dengan program MBG. 

BACA JUGA:Satpol PP Catat Ada 424 Kios dan Lapak Sepanjang Sukalila, Penertiban Tunggu Interuksi

Ketua Komisi III, Yusuf M Pd mengungkapkan, pihaknya ingin melihat secara menyeluruh proses operasional di SPPG Larangan, mulai dari bahan baku hingga distribusi, karena beberapa waktu lalu sempat menimbulkan keluhan. 

Selain meninjau dapur produksi, Komisi III juga melihat proses pengemasan, dimana dalam sehari SPPG Larangan ini bertugas menyiapkan hampir 4.000 porsi makanan bergizi.

"Alhamdulillah, secara teknis pengelolaan MBG di SPPG Larangan sudah sesuai dengan standar BGN. Prosesnya mengikuti ketentuan yang berlaku dan berjalan dengan baik," ungkap Yusuf usai peninjauan. 

BACA JUGA:Polemik Stasiun Cirebon: Antara Naming Rights dan Nilai Budaya

Meski demikian, kata Yusuf, Komisi III menemukan sedikit persoalan pada sistem pembuangan limbah yang menimbulkan bau tidak sedap akibat drainase mampet, namun hal itu telah dikomunikasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk segera diperbaiki. 

"Kami juga sempat menerima aduan warga terkait bau dari limbah pengolahan MBG. DLH harus ikut memastikan agar sanitasi di setiap SPPG di Kota Cirebon sesuai standar dan tidak menimbulkan keluhan lingkungan," jelas Yusuf.

Komisi III DPRD Kota Cirebon berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan agar program pemerintah pusat ini berjalan efektif dan tepat sasaran.

BACA JUGA:Evolusi Game Online di Indonesia: Dari Bilik Warnet ke panggung Dunia (E-Sport)

"Program MBG ini menyentuh langsung masyarakat, khususnya anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Karena itu kami turun langsung untuk memastikan pelaksanaannya benar-benar baik. Disini juga ternyata setiap menu memiliki sampel yang wajib disimpan untuk uji klinis jika ditemukan masalah pada menu hari tersebut," kata Yusuf.

Terpisah, Sekretaris Komisi III, R Endah Arisyanasakanti SH mengatakan, ada beberapa poin yang harus menjadi catatan, diantaranya, SPPG harus melakukan percepatan proses penerbitan SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) dan terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. 

Sumber: