DPR Komisi IX Soroti Kacau-Balau Pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Cirebon

CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID – Pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Cirebon mendapat sorotan dari DPR RI Komisi IX.

Dalam kunjungan kerja di Cirebon, Senin 1 Desember 2025, Ketua Tim Kunjungan Komisi IX, Nihayatul Wafiroh, menemukan sejumlah persoalan.

BACA JUGA:Kemenag Kabupaten Cirebon Buka Donasi untuk Korban Bencana Sumatera dan Cirebon

Mulai dari penyaluran lintas kecamatan hingga tidak adanya konsultasi SPPG dengan BPOM. Nihayatul menegaskan perhitungan penerima manfaat MBG harus berbasis kecamatan.

Itu sesuai jumlah calon penerima di wilayah tersebut. Karena itu, ia mengkritik praktik penyaluran SPPG yang melampaui batas wilayah administrasi.

BACA JUGA:Shopee Rayakan 10 Tahun Berdayakan UMKM, Bisnis Lokal Catatkan Penjualan US$270 Miliar Lebih secara Global

“Tidak boleh ada penyaluran lintas kecamatan, apalagi lintas kabupaten. Kalau itu terjadi, berarti ada jatah Cirebon yang diambil oleh daerah lain. Ini harus segera ditertibkan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti adanya SPPG yang hanya memiliki sekitar 1.000 penerima manfaat. Padahal regulasi menegaskan minimal 2.000–2.500 penerima, terutama untuk wilayah Pulau Jawa.

"Jumlah kecil hanya dibenarkan untuk daerah terpencil, perbatasan atau 3T," katanya.

Temuan lain yang membuat DPR terkejut adalah laporan BPOM yang menyebut tidak ada satu pun SPPG di Kabupaten Cirebon yang melakukan konsultasi atau pembinaan dengan BPOM.

BACA JUGA:Kemenhaj dan Umrah Resmi Berpisah dari Kemenag, H Mualim Dilantik Jadi Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten

“Saya kaget. Sudah ada MoU antara BPOM dan Badan Gizi Nasional (BGN). Pembinaan BPOM itu wajib, termasuk pengecekan menu oleh ahli gizi," katanya.

"BPOM harus turun langsung, harus jemput bola,” lanjut Nihayatul.

Menurutnya, pembinaan BPOM bukan soal kelayakan administrasi. Tetapi memastikan mutu dan keamanan makanan untuk anak-anak penerima MBG.

Sementara itu, Wakil Bupati Cirebon, H Agus Kurniawan Budiman menegaskan program MBG sebagai program pusat. Harus berjalan lancar tanpa kendala di daerah.

BACA JUGA:Lanal Cirebon dan DKP Jabar Sinergi Jaga Ekosistem Pesisir Utara Jawa Barat

Ia berharap koordinasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari OPD, BPOM, BPJS Kesehatan hingga BGN dapat memperkuat pelaksanaan program.

Menurutnya, selain meningkatkan gizi anak, program MBG juga memiliki dampak ekonomi yang besar bagi Cirebon.

“MBG membuka lapangan kerja, memperkuat rantai pasok, dan mendorong ketersediaan bahan pangan daerah,” tukasnya. (zen)

Sumber: