Retribusi Parkir Jauh dari Target, Pj Walikota Cirebon Sentil Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon

Komisi I DPRD Kota Cirebon mendesak Dinas Perhubungan Kota Cirebon untuk memperbaiki kinerja, tak hanya dari sisi perparkiran, tapi dari seluruh bidang kerja yang ada.

Terkhusus untuk parkir ini, Komisi I pun meminta agar Dishub lebih serius. Untuk 2025, Dishub Kota Cirebon diminta melakukan kajian dengan matang, agar potensi parkir yang besar ini bisa berbanding lurus dengan PAD Kota Cirebon yang masuk ke kas daerah.

"Satu bulan dari sekarang kita beri waktu, susun kajian terkait dengan parkir ini, tetapkan target yang realistis dari potensi yang besar ini, inventarisir persoalan-persoalan yang ada. Masa setiap tahun persoalannya gak selesai-selesai," kata Agung.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Drs Andi Armawan mengakui, banyak faktor yang mempengaruhi target PAD dari retribusi parkir ini tak kunjung terpenuhi.

Pada rapat tersebut, Andi melaporkan, pada tahun 2024 lalu, retribusi parkir di badan jalan yang dikelola Dinas Perhubungan, ditargetkan bisa menyumbang PAD sebesar Rp4,6 miliar.

Namun sampai akhir tahun, pemasukan daerah dari sektor tersebut kembali gagal mencapai target, dan hanya bisa sampai di angka Rp2,7 miliar saja.

Dari jumlah tersebut, jika dibandingkan dengan pendapatan yang berhasil disumbangkan di tahun 2023, memang mengalami kenaikan. Pada 2023 lalu, realisasinya hanya mencapai Rp2,6 miliar.

"Target kita di 2024 ya 4,6 miliar, masuk sebesar 2,7 miliar. Ini naik 100 juta dari tahun 2023. Tapi memang belum mencapai target," ungkap Andi.

Untuk 2025 ini, dijelaskan Andi, target PAD dari retribusi parkir badan jalan perlu dikaji lagi, sehingga pihaknya belum menentukan target.

"Masyarakat mungkin melihat, potensi parkir besar, dan itu bisa diambil semua. Tapi dalam praktiknya tidak begitu. Maka target PAD perlu kita kaji lagi. Jadi usulan kami, di 2025, agar ril, potensi pendapatan retribusi parkir perlu dibahas lagi," paparnya.

Muara dari persoalan ini, masih dijelaskan Andi, banyak faktor yang itu menjadi PR bersama. Mulai dari perlunya perbaikan menajemen parkir, peningkatan fungsi pengawasan, hingga faktor SDM, baik kuantitas maupun kualitas.

"Persoalannya klasik, personel di lapangan, seperti jukir, banyak yang belum diawasi secara utuh. Banyak kasus satu orang yang dapat surat tugas, tapi di lapangan di sub kan lagi. Padahal kami sudah lakukan penertiban-penertiban. Kami sudah lakukan berbagai cara," tutur Andi.

Maka ke depan, untuk memaksimalkan potensi retribusi parkir yang besar, pihaknya akan mengusulkan parkir dengan sistem berlangganan.

"Kami ada usul parkir berlangganan, nanti regulasi antara kita dan provinsi. Parkir liar juga masih banyak ditemukan, salah satunya di Jalan Cipto dan titik keramaian lain yang tiba-tiba muncul. Kami akui sisi pengawasan yang masih kurang," jelasnya. 

Sumber: