Dinas Perhubungan Krisis Personel

CIREBON - Salah satu perangkat daerah di Kota Cirebon yang menjadi leading sector bidang lalu lintas hingga angkutan, yakni Dinas Perhubungan mengalami krisis personel. 

Persoalan tersebut setidaknya membuat beberapa capaian kinerja Dishub memble, salahsatunya di bidang pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir. 

Kondisi tersebut diakui oleh Sekretaris Dinas Perhubungan, Ujianto, dimana dari tahun ke tahun, personel di Dishub terus berkurang karena memasuki masa purna bakti atau pensiun. 

BACA JUGA:TMB Tour & Travel Gelar Reuni Akbar, Siapkan Paket Umroh Bareng Gus Aldi

Sedangkan suplay personel masih belum dilakukan secara masif, minimal untuk memenuhi kebutuhan ideal. 

Terlebih lagi, Dinas Perhubungan membutuhkan personel dengan latar belakang teknis khusus di bidang perhubungan.

"Jadi sampai dengan tahun ini, personel Dishub tersisa 97 orang, ya sampai Januari 2026 ini," ungkap Ujianto kepada Rakyat Cirebon.

BACA JUGA:Siti Farida Pakai Gaji Pribadi untuk Bantu Rumah Ambruk, Kemana Anggaran BTT??

Untuk tahun 2026 sendiri, lanjut Ujianto, lima orang personel akan kembali memasuki masa purna bakti, sehingga di akhir tahun dipastikan hanya akan menyisakan 92 personel saja. 

Belum lagi, kata Ujianto, pada tahun 2027 mendatang, akan ada 17 personel yang pensiun, termasuk dirinya yang saat ini menduduki jabatan struktural sebagai sekretaris Dinas. 

"Nanti ke tahun 2027 itu agak banyak, ada 17 personil yang akan purna. Tentunya dengan kondisi itu personel sangat kurang ya," lanjut Ujianto. 

BACA JUGA:Cara Cek Penerima Bansos yang Cair Bulan Ini, Hanya Menggunakan KTP Lewat HP

Terkait kondisi tersebut, Ujianto menjelaskan, pihaknya sudah menyampaikan dan melaporkan kepada BKPSDM, bahkan sudah mengupayakan untuk meminta suplay tambahan personel. 

Bahkan, karena Dishub membutuhkan personel dengan latar belakang yang khusus, lebih spesifik di bidang perhubungan, Dishub pun dikatakan Ujianto sudah mencoba berkomunikasi langsung dengan Kementerian Perhubungan, melalui Diklat Perhubungan pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan untuk mengkonsultasikan pola pembibitan. 

Sumber: