Sekolah 5 Hari untuk SMP Masih Dikaji
JELASKAN. Kadisdik Kabupaten Cirebon, Ronianto mengaku masih mengkaji pemberlakuan lima hari sekolah dalam sepekan. FOTO : ZEZEN ZAENUDIN ALI/RAKYAT CIREBON--
CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID – Ada terobosan baru di Jawa Barat, terkait sistem pendidikan. Dicetuskan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Yakni pemberlakukan sekolah lima hari dalam sepekan. Senin hingga Jumat. Masuk sekolahnya lebih pagi. Jam 06.30 WIB.
Instruksinya sudah dikeluarkan. Sesuai dengan surat edaran nomor : 58/PK.03/Disdik tentang jam efektif pada satuan pendidikan di Jawa Barat.
Di Kabupaten Cirebon, instruksi Gubernur Jabar belum sepenuhnya dilaksanakan. Masih terus dikaji. Belum bisa diterapkan menyeluruh. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, H Ronianto SPd MM.
Kata Roni--sapaan untuknya, penerapan sistem lima hari sekolah untuk jenjang SMP di wilayahnya masih dalam tahap pengkajian lebih lanjut.
BACA JUGA:Warga Desa Talunombo Wonosobo Rasakan Manfaat SPAM Bantuan Pemprov Jateng
Salah satu pertimbangan utama dalam wacana ini adalah kesiapan fasilitas ibadah. Khususnya pelaksanaan sholat Jumat di lingkungan sekolah.
"Kalau untuk SMP, penerapan lima hari sekolah itu masih pilihan. Kami mensyaratkan, terutama di hari Jumat, sekolah harus bisa menyediakan sarana ibadah agar siswa tidak perlu pulang lebih awal hanya untuk kembali lagi," ujar Ronianto.
Menurutnya, jika sekolah mampu memfasilitasi pelaksanaan sholat Jumat di dalam lingkungan sekolah, maka penerapan lima hari sekolah bisa dilakukan lebih efektif. Namun, apabila belum siap, maka sekolah tetap dapat menyesuaikan dengan kondisi masing-masing.
BACA JUGA:Dispora Jangan Perkeruh Suasana Tahan Anggaran KONI
BACA JUGA:Warga Trusmi Wetan Swadaya Buat Zebra Cross, Dishub Kemana?
"Jangan sampai anak-anak dipulangkan jam 11 siang, lalu masuk lagi. Itu tidak efektif. Jadi, sekolah yang sudah bisa melaksanakan Sholat Jumat di sekolah, silakan menerapkan. Tapi tetap menyesuaikan dengan keberadaan dan kondisi sekolah," tambahnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan bentuk perlawanan terhadap aturan Gubernur Jabar. Melainkan bentuk penyesuaian yang realistis di lapangan.
"Kita tidak melawan, tapi kita menyesuaikan agar pelaksanaan di lapangan bisa berjalan baik," katanya.
Roni menegaskan Disdik masih terus menganalisis kebijakan tersebut agar tidak diterapkan secara tergesa-gesa. Tetap memperhatikan kebutuhan serta kesiapan sekolah. (zen)
Sumber:
- Share:
