Koordinasi Lemah, Jalan Rusak di Cirebon Tak Kunjung Tertangani

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON — Warga Wilayah Cirebon Timur (WTC) kian geram dengan kondisi jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki. Sudah banyak protes disuarakan. Puncaknya, protes warga diekspresikan dalam aksi Wong Cirtim Menggugat, Sabtu kemarin (12/4).

Warga turun ke jalan, demonstrasi dan menabur ikan lele di lubang jalan sebagai bentuk sindiran tajam kepada pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon yang dinilai abai. Padahal, sudah menjanjikan perbaikan jalan, sejak 2018 lalu.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana ST MM, mengingatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) untuk lebih aktif membangun komunikasi, baik dengan pemerintah provinsi maupun pusat.

BACA JUGA:Tangani Masalah BPJS, DPRD Segera Bentuk Pansus

“Kondisi jalan yang rusak ini kan bukan masalah baru. Tapi kalau hanya mengandalkan APBD yang terbatas, ya jelas sulit. DPUTR harus proaktif cari dukungan tambahan anggaran,” kata Anton, Senin (14/4).

Ia juga menyoroti belum adanya kejelasan dari DPUTR terkait sejauh mana penanganan yang sudah dilakukan. Dalam rapat pembahasan LKPj Bupati 2024, Komisi III DPRD menuntut transparansi.

“Kami butuh data konkret. Berapa jalan yang sudah diperbaiki, dan mana saja yang jadi prioritas ke depan? Jangan sampai masyarakat terus dibiarkan bertanya-tanya,” ujarnya.

BACA JUGA:Pendaftaran Sampai Setengah Juta untuk Ikut Karate Bupati Cup se-Jabar

Kritik senada disampaikan anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Dara Darmanto. Menurutnya, lemahnya koordinasi DPUTR dengan provinsi menjadi salah satu penyebab minimnya bantuan dari luar daerah.

“Kalau memang anggaran kita terbatas, jangan diam. Harus jemput bola ke provinsi atau kementerian. Bangun komunikasi yang aktif. Selama ini koordinasinya lemah, itu yang kami sayangkan,” tutur Dara.

Menanggapi desakan tersebut, Sekretaris DPUTR Kabupaten Cirebon, R Tommy Hendrawan ST mengakui sejumlah program perbaikan jalan memang tertunda. Salah satu penyebabnya adalah pembatalan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat akibat kebijakan efisiensi.

BACA JUGA:BKPSDM Cirebon Ingatkan CASN: Setahun Masih Dalam Masa Uji Coba

“Kami sebenarnya sudah merencanakan perbaikan beberapa ruas jalan melalui DAK. Tapi karena adanya perubahan kebijakan, anggaran itu batal turun,” jelasnya.

Tommy berharap DPRD bisa mendukung upaya PUTR untuk mendapatkan tambahan dana, agar pembangunan infrastruktur bisa tetap berjalan meskipun situasi fiskal sedang sulit.

“Tanpa dukungan lintas lembaga, mustahil kami bisa bergerak optimal. Sementara tekanan dari masyarakat terus meningkat,” pungkasnya. (zen)

Sumber: